GROOVE.CO.ID – Makan, di Indonesia dan Asia Tenggara berarti “makan nasi”, bahkan belum makan jika tidak menyuap nasi meski sudah cukup asupan kalori dalam tubuh lewat makanan lain. Bagaimana sekarang, saat dunia di ambang krisis pangan setelah negara-negara eksportir menghentikan penjualan mereka ke luar negeri gara-gara El Nino.
Di Asia Tenggara 50-70 persen masyarakat mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok, dan 30 persen beras dunia berasal dari wilayah ini. Karena itu, mau tidak mau, harus diakui Asia Tenggara di ambang krisis pangan, setelah harga beras melonjak hampir 40 persen sejak akhir 2022 lalu.
Presiden Joko Widodo khawatir betul dengan kondisi ini. Apalagi, setelah banyak negara produsen pangan sengaja melambatkan laju ekspor mereka.
Misalnya India yang melarang penjualan beras non-basmati ke luar negeri, mulai akhir Juli lalu karena fenomena El Nino yang menggagalkan panen raya di negara itu.
Presiden Jokowi membayangkan situasi akibat kebijakan negara-negara tersebut, yaitu lonjakan harga beras di dalam negeri. Ngeri!
“Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerem, semuanya tidak ekspor pangannya. Gandum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya ngerem, semuanya,” kata Jokowi pada Jumat (29/9) saat Rakernas PDIP, partai yang dua kali mengusungnya dalam Pilpres yaitu 2014 dan 2019.
Data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP), harga beras premium pada September 2023 mencapai Rp14.696,41 per kg, sedangkan beras medium mencapai Rp12.941,87 per kg.
Pada Minggu (1/10) menurut situs Bank Indonesia rata-rata harga beras di pasar tradisional seluruh Indonesia untuk kualitas medium I Rp14.400, sedangkan beras kualitas medium II Rp14.250 per kilogram.
Sedangkan beras kualitas super I Rp15.750 dan beras kualitas super II Rp15.150 per kilogram. Harga beras kualitas bawah I tertinggi ada di Kalimantan Tengah Rp. 18.250 per kilogram.
Hingga September 2023 harga beras premium telah mengalami kenaikan sebesar 13,29% dan harga beras medium telah melonjak sebesar 16,79%.
Presiden Jokowi menegaskan harus ada visi taktis dan perencanaan detail untuk Indonesia agar bisa mewujudkan kedaulatan pangan dalam 5-10 tahun ke depan.
Kepada Ganjar Pranowo, calon yang diusung PDIP pada Pilpres 2024, Presiden Jokowi bisik-bisik.
“Tadi saya bisik-bisik ke beliau (Ganjar Pranowo), ‘Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Enggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik, besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan’,” ujar Presiden Jokowi.
Pengalaman Indonesia
Indonesia sebenarnya sudah pernah beberapa mencapai swasembada beras, artinya kebutuhan beras tanah air bisa dipenuhi dari sumber-sumber dalam negeri, tidak perlu impor.
Tepatnya pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dengan jumlah produksi sebesar 27 juta ton, menurut situs museum.pertanian.go.id.
Saat itu Presiden Soeharto mendapatkan medali “Indonesia: From Rice Importer to Self Sufficiency”.
Setahun berikutnya, Presiden Soeharto diundang untuk berpidato pada upacara peringatan 40 tahun Food and Agriculture Organization (FAO), sekaligus menyerahkan bantuan 100.000 ton padi untuk negara-negara di benua Afrika yang dilanda kelaparan.
