Swasembada beras Indonesia, adalah peristiwa penting dunia, karena selama 40 tahun berdirinya FAO baru ada sebuah negara yang mampu swasembada pangan. Pertama kali juga lembaga pangan dunia tersebut memberikan penghargaan tertinggi dalam bidang pangan yaitu: “From Rice Importer to Self Sufficiency”.
Presiden Soeharto memang mempunyai ambisi besar pada pertanian terutama padi. Pada 1974, Presiden Soeharto memperkenalkan konsep “revolusi hijau”, untuk meningkatkan hasil pertanian di Indonesia.
Revolusi hijau di Indonesia dikenali lewat program Bimbingan Massal (Bimas) dan Panca Usaha Tani, isinya( 1) penggunaan bibit unggul, (2) pupuk (3) pengendalian hama dan penyakit (4) irigasi dan (5) perbaikan sistem cocok tanam.
Program ini kemudian ditambah dengan kebijakan pemerintah memberikan subsidi bibit unggul, pupuk, pestisida, dan teknologi lainnya. Padi dianggap tanaman yang cocok ditanam di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur hingga Papua.
Hasilnya memang mujarab, revolusi hijau ini mengantarkan Indonesia swasembada beras pada 1984, 1985 hingga 1986. Makanan pokok masyarakat Indonesia yang beragam berganti menjadi beras dan nasi semata.
Hak asasi pangan
Di Indonesia pangan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi pemerintah, menurut UUD 1945 Pasal 27 dan Deklarasi Roma 1996. Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah:
“kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pangan juga merupakan komoditas politik yang bisa berakhir dengan kejatuhan suatu rejim. Kejatuhan Presiden Soekarno juga dipicu dengan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok.
Presiden Soeharto juga jatuh dengan cara yang kurang lebih sama, yaitu dengan krisis ekonomi 1997-1998 yang berkembang menjadi krisis multidimensi, termasuk mahalnya harga pangan.
Soal pangan ini sudah lama dianggap sebagai marwah pemerintah. Satiris Romawi bernama Juvenal menulis, tidak ada yang diinginkan rakyat kecuali roti dan sirkus. Roti menggambarkan pangan, dan sirkus menggambarkan kehidupan yang gembira.
Menurut Bustanul Arifin, guru besar ekonomi pertanian Universitas Lampung terdapat paling tidak lima strategi revitalisasi pertanian yang dapat diimplementasikan ke depan menghindari krisis pangan, yakni: Pertama, sektor pertanian wajib terintegrasi dengan agroindustri dan kebijakan makro-ekonomi, karena elemen-elemen kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terkait dengan pembangunan pertanian.
Kedua, sektor pertanian harus memperoleh tingkat bunga (kredit) yang layak dan terjangkau bagi sebagian besar petani dan pelaku usaha agribisnis dan agroindustri.
Ketiga, sektor pertanian memerlukan pengelolaan dan laju inflasi yang cukup terkendali untuk menurunkan tingkat keragaman suku bunga yang dihadapi komoditas pertanian. Artinya sektor pertanian harus didukung dengan laju inflasi yang rendah.
Keempat, sektor pertanian memerlukan anggaran (dana) publik yang merupakan bagian dari kebijakan keberpihakan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kebijakan subsidi yang tepat sasaran dalam pembangunan pertanian.
Kelima, sektor pertanian memerlukan land-policy reform (reforma agraria), yang tepat dan terukur yang mampu mengkombinasikan peningkatan aset lahan yang dikuasai petani, perbaikan/peningkatan akses petani dan pemberdayaan kapasitas petani.
